Bacalah kembali buah tangan karangan salah seorang
Proklamator Bangsa kita, Muhammad Athar nama kecilnya. Dia adalah seorang
pemimpin sejatinya yang mewarisi kuatnya tulang punggung Tan Malaka yang tak
dapat membungkuk kepada manusia. Dia adalah seorang pemimpin yang mampu
memandang dan memaparkan persoalan dengan terang dan jelas. Dia adalah seorang
solutioner, mengkritik lalu memberikan jalan keluar. Dia adalah pemimpin yang
lahir dari rakyat, yang tak sekalipun merendahkan harkat martabat manusia,
dirinya sendiri maupun rakyat banyak yang dipimpinnya.
Hari ini, kita bangsa Indonesia
ini sedang menghadapi masa-masa sulit karena pemimpin2 kita punya sikap yang
sehat, gemar korupsi dan berburu jabatan. Sayang sekali mereka ini tak
sadar bahwa perangainya itu benar-benar merugikan bagi sekalian rakyat yang
dipimpinnya. Persoalan korupsi dan maruk jabatan ini telah dibahas bapak
proklamator ini jauh hari sebelum pengalaman kita hari ini hidup dalam
masa-masa sulit perang melawan “korupsi” dan segala turunannya.
Salah satu buah
karangannya, seperti saya sampaikan di atas tadi, berjudul DEMOKRASI KITA,
berikut kembali nukilkan agar menjadi timbangan bagi kita sendiri dan juga bagi
masyarakat luas. Bersama dengan penayangan ulang tulisan itu, saya semaikan
harapan agar mampu kita menginsafi diri bahwa kita hidup bukan untuk menjadi
masalah, tapi kita hidup untuk mengerti masalah dan menjadi solusi bagi
masalah. Untuk itu, saya ucapkan selamat membaca dan menghayati!
Dimana-mana orang merasa tak puas. Pembangunan dirasakan
tidak berdjalan sebagaimana mestinja, seperti jang diharapkan. Kemakmuran
rakjat jang ditjita-tjitakan masih djauh sadja, sedangkan nilai uang makin
merosot. Rentjana jang terlantar banjak sekali. Keruntuhan dan kehantjuran
barang-barang kapital tampak dimana-mana, seperti rusaknja jalan raja, irigasi,
pelabuhan, berkembangnja irosi dan lain-lain.
Diatas dasar Pantjasila itu sebagai ideologi negara
direntjanakan undang-undang dasar jang mendjadi sendi politik negara dan
politik pemerintah jang dapat dibanding setiap waktu oleh Dewan Perwakilan
Rakjat jang dipilih oleh rakjat menurut hak pilih jang bersifat umum dan
berkesamaan.
DEMOKRASI KITA
OLEH :
DR. MOHAMMAD HATTA
PENDJELASAN
Buku Bung Hatta “Demokrasi Kita” ini ditulis pada tahun 1960
dan dimuat dalam madjallah Islam jang saja pimpin “Pandji Masjarakat”.
Penilaian politik jang dikemukakan oleh Bung Hatta ini mendapat perhatian penuh
dari peminat-peminat politik, baik didalam ataupun diluar negeri.
Tetapi apa jang dibajangkan Bung Hatta dalam buku tersebut,
bahwa demokrasi sedjak waktu itu sedang terantjam dinegeri kita, telah berlaku
keatas madjallah jang memuat tulisan itu; “Pandji Masjarakat” dilarang terbit
dan keluar pula larangan membatja, menjiarkan, bahkan menjimpan buku itu. Satu
fikiran jang brilliant dari salah seorang Proklamator Kemerdekaan Indonesia 17
Agustus 1945 dilarang keras membatja, dan diantjam hukum barang siapa terdapat
menjimpannja.
Sekarang keadaan sudah berobah, angkatan 66 jang menuntut
ke’adilan dan menentang kezaliman telah bangkit, angin baru telah bertiup. Buku
ini diterbitkan kembali dengan izin jang chas dari penulisnja sendiri.
Bagi saja adalah satu obat penawar karena buku ini
dikeluarkan setelah saja dibebaskan dari tahanan berdjumlah dua tahun empat
bulan (27 Djanuari ’64 sampai 26 Mei ’66) karena fitnah prolog Gestapu/P.K.I.
dan B.P.I. Tahanan karena fitnah, jang mendjadi adat kebiasaan dizaman
kepemimpinan negara masa lampau itu.
Moga2 dengan terbitnja kembali buku ini, dizaman angin baru
bagi negara kita telah bertiup dan semangat angkatan ’66 telah bangkit, keadaan
jang muram, suram dan seram jang telah lau itu tidak terulang lagi.
HAMKA
Djakarta 1 Djuni 1966
=====================================
DEMOKRASI KITA
Sedjarah Indonesia sedjak 10 tahun jang achir ini banjak
memperlihatkan pertentangan antara idealism dan realita. Idealisme, jang
mentjiptakan suatu pemerintahan jang adil jang akan melaksanakan demokrasi jang
sebaik-baiknja dan kemakmuran rakjat jang sebesar-besanja.
Realita dari pemerintahan, jang dalam perkembangannja
kelihatan makin djauh dari demokrasi jang sebenarnja.
TINDAKAN-TINDAKAN PRESIDEN
Apalagi sedjak dua tiga tahun jang achir ini kelihatan benar
tindakan-tindakan pemerintah jang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar.
Presiden, jang menurut Undand-undang Dasar tahun 1950 adalah Presiden
konstitusionil jang tidak bertanggung djawab dan tidak dapat diganggu-gugat,
mengangkat dirinja sendiri sebagai formatir kabinet. Dengan itu ia melakukan
tindakan jang bertanggung djawab dengan tiada memikul tanggung djawab.
Pemerintah jang dibentuk dengan tjara jang gandjil itu diterima begitu sadja
oleh Parlemen dengan tiada menjatakan keberatan jang prinsipiil. Malahan ada
jang membela tindakan Presiden itu dengan dalil “keadaan darurat”.
Kemudian Presiden Soekarno membubarkan Konstituante jang
dipilih oleh rakjat, sebelum pekerdjaannja membuat Undang-Undang Dasar baru
selesai. Dengan suatu dekrit dinjatakannja berlakunja kembali Undang-Undang
Dasar tahun1945.
Menurut Undang-Undang Dasar ’45 itu Presiden Republik
Indonesia adalah kepala exekutif. Parlemen jang ada menurut Undang-Undang Dasar
1950 dan tersusun menurut pemilihan umum pada tahun 1955 diakui sebagai Dewan
Perwakilan Rakjat sementara sampai terbentuk Dewan Perwakilan Rakjat baru
berdasarkan Undang-undang Dasar 1945.
Sungguhpun tindakan Presiden itu
bertentangan dengan Konstitusi dan merupakan satu coup d’etat, ia dibenarkan
oleh partai-partai dan suara jang terbanjak didalam Dewan Perwakilan Rakjat.
Golongan minorita menganggap perbuatan Presiden itu sebagai suatu
tindak-perkosa, tetapi menjesuaikan dirinja kepada kenjataan jang baru itu.
Dengan pendirian sedemikian Dewan Perwakilan Rakjat sudah melepaskan sendiri
hak-kelahirannja.
Tidak lama sesudah itu Presiden Soekarno melangkah selangkah
lagi, setelah timbul perselisihan dengan Dewan Perwakilan Rakjat tentang
djumlah anggaran belandja. Dengan suatu penetapan Presiden Dewan Perwakilan
Rakjat dibubarkan dan disusunnja suatu dewan Perwakilan Rakjat baru menurut
konsepsinja sendiri. Dewan Perwakilan Rakjat baru itu anggota-anggotanja 261
orang, separoh terdiri dari anggota-anggota partai dan separoh lagi dari apa
jang disebut golongan fungsionil, jaitu buruh, tani, pemuda, wanita,
alim-ulama, tjendikiawan, tentera dan polisi. Semua anggota ditundjuk oleh
Presiden. Anggota-anggota partai jang 130 orang itu sebagian besar dpilihnja
sendiri dari anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat jang bersidang sampai
sekarang, dengan menjingkirkan sama sekali anggota-anggota jang termasuk
golongan oposisi.
TUGAS DEWAN PERWAKILAN RAKJAT
Presiden Soekarno mendasarkan segala tindakannja itu diatas
pendapat, bahwa revolusi Indonesia untuk melaksanakan Indonesia jang adil dan
makmur belum selesai. Sebelum tertjapai Indonesia jang adil dan makmur,
revolusi masih berdjalan terus dan segala susunan jang ada itu bersifat
sementara. Ia, katanja, tidak menentang demokrasi, malahan menudju demokrasi
jang sebenarnja, jaitu demokrasi gotong-royong seperti jang terdapat dalam
masjarakat Indonesia jang asli. Ia mentjela demokrasi tjara Barat jang berdasarkan
free fight, hantam-menghantam, jang sebegitu djauh dipraktikkan di Indonesia.
Free fight democracy ini menimbulkan menimbulkan perpetjahan nasional, sehingga
usaha-usaha pembangunan djadi terlantar.
Demokrasi liberal itu hendak digantinja dengan apa jang
disebutnja demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin, seperti jang dimaksudnja
itu ialah suatu tjara bekerdja jang melaksanakan suatu program pembangunan jang
direntjanakan dengan suatu tindakan jang kuat dibawah suatu pimpinan.
Tjita-tjita itu harus didukung oleh kerdjasama jang baik antara empat golongan
besar jang berpengaruh didalam masjarakat, jaitu golongan-golongan nasionalis,
Islam, komunisme dan tentera. Titik berat dari pada pemerintahan dan perundang-undangan tidak lagi terletak
pada Parlemen, melainkan pada dua badan baru jaitu Dewan Nasional, jang
sekarang berubah mendjadi Dewan Pertimbangan Agung dan Dewan Perantjang
Nasional.
Dalam sistem ini Dewan Perwakilan Rakjat tugasnja hanja
memberikan dasar hukum sadja kepada keputusan-keputusan jang telah ditetapkan
oleh Pemerintah, berdasarkan pertimbagan-pertimbangan atau usul dari dua badan
tersebut tadi. Dengan tjara begitu, menurut pendapat Soekarno, segala
perundingan dapat berlaku dengan tjepat, dengan tiada bertele-tele seperti jang
terdjadi didalam Dewan Perwakilan Rakjat sampai sekarang. Kedua badan tersebut,
Dewan Pertimbangan Agung dan Dewan Perantjang Nasional, berhubung dengan
susunannja seperti jang ditentukan sendiri oleh Presiden Soekarno, bisa
merupakan suatu ,,preasure group”, golongan pendesak.
Tetapi dengan perubahan Dewan Perwakilan Rakjat jang
terdjadi sekarang, dimana semua anggota ditundjuk oleh Presiden, lenjaplah
sisa-sisa demokrasi jang penghabisan. Demokrasi terpimpin mendjadi suatu
DIKTATUR’ jang didukung oleh golongan-golongan jang tertentu.
KRISIS DEMOKRASI
Oleh karena itu, tidak heran kalau banjak orang menjangka,
bahwa demokrasi lenjap dari Indonesia. Tetapi pendapat sematjam itu tidak
benar. Itu suatu pendapat jang diperoleh dari penglihatan sepintas lalu sadja
atas proses politik jang berlaku di Indonesia sedjak beberapa tahun jang achir
ini. Demokrasi bisa tertindas sementara waktu karena kesalahnnja sendiri,
tetapi setelah ia mengalami tjobaan jang pahit, ia akan muntjul kembali dengan
penuh keinsjafan. Berlainan dari pada beberapa negeri lainnja di Asia,
demokrasi disini berurat-berakar didalam pergaulan hidup. Sebab itu ia tidak
dapat dilenjapkan untuk selama-lamanja.
Apa jang terjadi sekarang ialah KRISIS dari pada demokrasi.
Atau demokrasi didalam krisis. Demokrasi jang tidak kenal batas kemerdekaannja
lupa sjarat-sjarat hidupnja dan melulu mendjadi anarki lambat laun akan
digantikan oleh diktatur. Ini adalah
hukum besi dari pada sedjarah dunia! Tindakan Soekarno jang begitu djauh
menjimpang dari dasar-dasar konstitusi adalah akibat dari pada krisis demokrasi
itu.
Demokrasi dapat berdjalan baik, apabila ada rasa tanggung
djawab dan toleransi pada pemimpin-pemimpin politik. Inilah jang kurang pada
pemimpim-pemimpin partai seperti jang telah berulang kali saja peringatkan.
Pada permulaan kemerdekaan, sesudah proklamasi 17 Agustus 1945, orang merasai
benar-benar tanggung djawabnja. Tetapi setelah kemerdekaan itu diakui oleh
seluruh dunia, sebagai hasil dari pada Konperensi Medja Bundar di Den Haag pada
achir tahun 1949, orang lupakan sjarat-sjarat membangun demokrassi didalam
praktik.
Semangat jang ultra-demokratis jang meradjalela dalam dada
pemimpin-pemimpin partai mengubah sistem pemerintahan dari pemerintah
presidensiil jang tertanam didalam Undang-Undang Dasar 1945 mendjaji kabinet
parlementer. Sistim kabinet parlementer seperti jang berlaku di Eropah Barat,
dimana pemerintah bertanggung djawab kepada Parlemen, orang anggap lebih
demokratis dari sistim pemerintah presidensiil. Orang lupa, bahwa Indonesia
dalam masa peralihan ke pemerintaha nasional jang demokratis perlu akan suatu
pemerintah jang kuat. Sedjarah Indonesia sedjak proklamasi 17 Agustus 1945
menjatakan bahwa pemerintah jang kuat di Indonesia ialah pemerintah
presidensiil dibawah dwitunggal Soekarno-Hatta. Lahirnja idée dwitunggal
diwaktu itu bukanlah suatu hal jang dibuat-buat, melainkan suatu kenjataan jang
dikehendaki oleh keadaan.
Dimasa Republik Indonesia jang pertam itu telah ditjoba
mengubah sistim pemerintah presidensiil mendjadi sistim kabinet parlementer
jang dipimpin oleh seorang perdana menteri, jang bertanggung djawab kepada
Badan Pekerdja Komite Nasional Pusat. Alasan jang dikemukakan ialah supaja
Presiden dan Wakil Presiden tetap dan tidak terganggu gugat dalam memimpin
negara. Presiden dan Wakil Presiden diperlindungi oleh Kabinet jang betanggung
djawab politik, jang setiap waktu dapat diganti kalau perlu. Tetapi dalam praktik
ternjata, bahwa bukan kabinet jang memperlindungi Presiden dan Wakil Presiden,
memagari mereka dengan tanggung djawabnja, melainkan sebaliknja. Dimana-mana
Presiden dan Wakil Presiden harus bertindak dengan mempergunakan kewibaannja
untuk memperlindungi kabinet dari ketjaman dan serangan rakjat jang tidak puas.
Sampai kedalam sidang Komite Nasional Pusat Wakil Presiden terpaksa bersuara
untuk mempertahankan politik Pemerintah jang digugat dan diketjam
sehebat-hebatnja oleh berbagai golongan didalamnja. Dan pada saat jang genting
seperti dengan peristiwa 3 Djuli 1946 orang berpegang kembali kepada kabinet
presidensiil. Demikian djuga sesudah penanda tanganan Perdjanjian Renville pada
permulaan tahun 1948, jang menimbulkan perpetjahan besar dan pertentangan
politik jang hebat dalam masjarakat, orang kembali kepada pemerintah
presidensiil dibawah Wakil Presiden. Pemerintah itulah jang stabil sampai pada
pemulihan kedaulatan pada achir tahun 1949 oleh Nederland.
Tetapi sesudah itu semangat ultra-demokratis muntjul
kembali. Dalam Undang-Undang Dasar 1950 ditetapkan sistim kabinet parlementer.
Dwitunggal Soekarno-Hatta didjadikan symbol negara belaka dalam kedudukan
Presiden dan Wakil Presiden jang konstitusionil, jang tidak dapat
diganggu-gugat. ,,Menteri-Menteri bertanggung djawab atas seluruh
kebidjaksanaan Pemerintah, baik bersama-sama untuk seluruhnja maupun
masing-masing untuk bagiannja sendiri-sendiri”. Dan mulai saat itu tamatlah
pada hakekatnja sedjarah dwitunggal dalam politik Indonesia.
PELAKSANAAN DEMOKRASI
Negara baru jang dibentuk dari mengganbungkan 16 bagian
negara bagian Republik Indonesia Serikat menurut putusan K.M.B. mendjadi suatu
negara kesatuan jang daerahnja meliputi seluruh Indonesia dengan Irian Barat
sebagai daerah sengketa, ~ negara baru ini akan menghadapi seribu satu soal dan
kesulitan. Djusteru pada saat itu dua orang jang benar-benar mempunjai
kewibawaan dari pimpinan negara jang riil dan didjadikan symbol belaka.
Sebenarnja ada suatu pertentangan perasaan dari dalam jang
sukar mengatasi. Sistim dwitunggal itu sudah mendjadi suatu mitos jang
mempengaruhi djalan pikiran bangsa kita. Dalam alam pikiran rakjat jang banjak,
segala kesulitan akan dapat diatasi selama dwitunggal itu berada diatas putjuk
pimpinan negara. Sebaliknja orang ingin mempunjai suatu sistim pemerintahan
jang lebih demokratis, jaitu dimana Pemerintah bertanggung djawab kepada
Parlemen setiap waktu. Menurut djalan pikiran ini, diantara badan-badan jang
kerdjasama dalam melakukan pemerintahan, Parlemen dan Pemerintah, Parlemenlah
jang terkuat. Sistim itu tidak djalan terhadap dwitunggal dengan kewibawaanja
jang besar terhadap rakjat. Dalam pada itu ada pula aliran jang berpendapat,
bahwa figur orang jang dua itu akan mendjadi penghalang bagi tenaga-tenaga
politik baru untuk madju kemuka. Ini merugikan bagi latihan demokrasi. Sebab
itu perlu mereka meluangkan tempat dalam kekuasaan politik bagi
pemimpin-pemimpin jang lain itu.
Segala pertimbangan itu melupakan kepentingan jang lebih
besar dan mendesak diwaktu itu, jaitu bahwa negara perlu akan suatu pemerintah
jang kuat jang mempunjai kewibawaan besar untuk mengatasi berbagai kesulitan.
Salah satu dari jang terutama ialah bahwa tjita-tjita
demokrasi memang ada di Indonesia, tetapi pelaksaannjalah jang kurang. Selain
dari itu pengalaman dalam pemerintahan demokrasi sedikit sekali; diluar daerah
Republik Indonesia jang pertama jang hanja meliputi Djawa dan Sumatera hampir
tidak ada. Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat jang pertama kali mewakili
seluruh Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1950 bukanlah anggota jang
dipilih oleh rakjat, melainkan diangkat oleh Pemerintah negara-negara bagian
lama. Lebih dari separoh berasal dari pegawai negeri jang dalam zaman Hindia
Belanda tidak mempunjai pengalaman politik. Sebab itu tidak mengherankan, kalau didalam Dewan Perwakilan
Rakjat itu djumlah partai politik mangkin lama mangkin banjak. Achirnja
terdapat 19 buah. Orang dapat mengira betapa sulitnja membentuk suatu
Pemerintah jang akan memperoleh dukungan oleh suara jang terbanjak didalam
Dewan Perwakilan Rakjat. Tiap-tiap pemerintah mempunjai tjorak koalisi,
tersusun dari sedikit-dikitnja 7 atau 8 partai. Alangkah sulitnja menjusun
program bersama dan menjetudjui orang-oran jang akan duduk sebagai menteri. Dan
kalau pemerintah sudah berdjalan dan kemudian ada partai dalam koalisi itu jang
tidak mendapat kepuasan, lalu ia menarik menterinja keluar. Maka timbullah
krisis kabinet. Kabinet djatuh karena kelemahan dari dalam, bukan karena votum
dalam Dewan Perwakilan Rakjat. Berkali-kali Pemerintah mengundurkan diri, tapi
belum ada jang djatuh dimuka Parlemen karena salah suatu votum tidak-pertjaja.
Dengan sendirinja pemerintah-pemerintah sematjam itu, jang setiap waktu
menghadapi soal politik didalam dan diluar Dewan Perwakilan Rakjat, tidak
tjukup mempunjai kesempatan untuk memikirkan soal ekonomi dan pembangunan.
Rentjana jang diperbuat sudah terlantar lagi kalau Pemerintah sudah djatuh.
Pemerintah jang menggantikanja memikirkan lagi rentjana baru.
Sesudah pemilihan umum tahu 1955 djumlah partai itu tidak
berkurang, malahan bertambah sampai 28. Ini disebabkan oleh sistim pemilu jang
terlalu demokratis. Sebenarnja tiga partai jang terbesar jang didalam Dewan
Perwakilan Rakjat, jaitu P.N.I., Masjumi, dan Nahdatul Ulama memperoleh suara
terbanjak jang mutlak, tetapi diantara Masjumi dan dua lainnja itu sukar
mentjapai persesuaian paham.
Kalau dinegeri-negeri jang sudah lama mendjalankan demokrasi
masih terdapat perbuatan jang menjalah-gunakan kekuasaan, apalagi di negeri
jang masih muda seperti Indonesia. Bagi beberapa golongan mendjadi pemerintah
berarti ,, membagi rezeki”. Golonghan sendiri dikemukakan, masjarakat
dilupakan. Seorang menteri memperoleh tugas dari partainja untuk melakukan
tindakan-tindakan jang memberi keuntungan bagi partainja. Seorang menteri
perekonomian misalnja mendjalankan tugasnja itu dengan memberikan lisensi
dengan bajaran jang tertentu untuk kas partainja. Atau dalam pembagian lisensi
itu kepada pedagang dan importer atau exporter, orang jang separtai dengan dia
didahulukannja. Keperluan uang untuk biaja pemilihan umum mendjadi sebab
ketjurangan itu.
Partai jang pada hakekatnja alat untuk menjusun pendapat
umum setjara teratur, agar supaja rakjat beladjar merasa tanggung djawabnja
sebagai pemangku negara dan anggota masjarakat, ~ partai itu didjadikan tujuan
dan negara mendjadi alatnja.
Djuga dalam hal menempatkan pegawai didalam dan diluar
negeri orang lupa akan dasar tanggung djawab dan toleransi dalam demokrasi.
Seringkali keanggotaan partai mendjadi ukuran, bukan dasar ,,the right man in
the right place”. Pegawai jang tidak berpartai atau partainja duduk dibangku
oposisi merasa kehilangan pegangan dan mendjadi patah hati. Ini merusak
ketenteraman djiwa bekerdja, mendorong orang kedjalan tjurang dan korupsi
mental.aturan memperkuat budi pekerti, karakter pegawai, dengan politik
kepartaian itu orang menghidupkan jang sebaliknja, mengasuh orang luntur
karakter. Achirnja orang masuk partai bukan karena kejakinan, melainkan karena
ingin memperoleh djaminan.
Suasana politik sematjam itu memberi kesempatan kepada
berbagai djenis petualang politik dan ekonomi serta manusia profetir madju
kemuka. Segala pergerakan dan sembojan nasional diperalatkan mereka,
partai-partai politik ditunggangginja, untuk mentjapai kepentingan mereka
sendiri. Maka timbullah anarki dalam politik dan ekonomi. Kelandjutannja,
korupsi dan demoralisasi meradjalela.
DEMOKRASI DAN DIKTATUR
Dimana-mana orang merasa tak puas. Pembangunan dirasakan
tidak berdjalan sebagaimana mestinja, seperti jang diharapkan. Kemakmuran
rakjat jang ditjita-tjitakan masih djauh sadja, sedangkan nilai uang makin
merosot. Rentjana jang terlantar banjak sekali. Keruntuhan dan kehantjuran
barang-barang kapital tampak dimana-mana, seperti rusaknja jalan raja, irigasi,
pelabuhan, berkembangnja irosi dan lain-lain.
Pembangunan demokrasi pun terlantar karena pertjektjokan
politik senantiasa. Indonesia jang adil jang ditunggu-tunggu masih djauh sadja.
Pelaksanaan autonomi daerah dengan urusan keuangan sendiri jang lama sekali
menunngu mendjadi sebab timbulnja pergolakan daerah.
Daerah-daerah jang begitu banjak menghasilkan devisen buat
negara, sedangkan mereka tidak melihat pembangunan didaerahnja, mulai menentang
pemerintah pusat.
Sudah lebih dahulu angkatan perang merasa tak puas dengan
djalannja pemerintahan ditangan partai-partai. Pertjektjokan politik dipusat
besar pengaruhnja kebawah. Pada daearh-daerah jang belum aman gerakan
gerombolan makin mendjadi. Semuanja harus dihadapi oleh tentera. Atruan
menjiapkan diri tugasnja jang sebenarnja, jaitu melatih diri dan mengadakan
perlengkapan untuk menghadapi musuh dari luar, ia terus-menerus sadja disuruh
melakukan tugas polisi kedalam. Pada tahun 1952 pernah pimpinan angkatan perang
memohon kepada Presiden supaja Presiden sudi mengachiri tjara Dewan Perwakilan
Rakjat bekerdja jang selalu menimbulkan politik jang tidak stabil. Petisi itu
tidak berhasil, sebab Presiden menundjukkan kepada kedudukkannja sebagai Kepala
Negara jang Konstitusionil.
Achirnja pesertaan tentera dengan gerakan rakjat pada
beberapa daerah untuk menentang pemerintah pusat memaksa Pemerintah pusat
mengumumkan keadaan bahaja. Sedjak itu mulailah tjampur tangan angkatan perang
dalam pemerintahan. Persengketaan tentang Irian Barat jang makin memuntjak memberi
kesempatan kepada beberapa golongan pemuda untuk mengambil alih beberapa
perusahaan Belanda jang ada di Indonesia. Untuk menghidarkan kekatjauan
Pemerintah memberi tugas kepada angkatan perang untuk mengawasi semuanja itu.
Dengan begitu bertambah luaslah kekuasaan dan tnggung djawab jang diberikan
kepada tentera. Kalau mereka jang haru bertanggung djawab dalam berbagai
bidang, keamanan dan keselamatan umum, maka menurut pendapat mereka sudah
selajaknja mereka ikut serta dalam pemerintahan negara. Untuk menanggalkan
kekuasaan partai-partai politik dalam pemerintah, tentera mengandjurkan idée :
kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 dengan sistim Kabinet Presidensiil.
Tjita-tjita itu disokong oleh beberapa golongan ketjil jang merasa berdjasa
dalam revolusi tahun 1945 tetapi tak pernah terhitung dalam politik selama itu.
Sudah tentu dengan interpretasi sendiri,! Dari kanan dan kiri Presiden didesak
supaja mengambil tindakan jang tegas untuk kembali kepada Undang-Undang Dasar
1945. Tindak anti konstitusionil diandjurkan!
Maka terjadilah peristiwa jang disebut tadi pada permulaan
karangan ini. Perkembangan politik jang berachir dengan kekatjauan, demokrasi
jang berachir berakhir dengan anarki membuka djalan untuk lawannja: diktatur.
Seperti diperingatkan tadi, ini adalah hukum besi dari pada sedjarah dunia.
Tetapi sedjarah dunia memberi pentundjuk pula bahwa diktatur jang bergantung
kepada kewibawaan orang seorang tidak lama umurnja. Sebab itu pula sistim jang
dilahirkan Soekarno itu tidak akan lebih pandjang umurnja dari Soekarno
sendiri. Umur manusia terbatas. Apabila Soekarno sudah tidak ada lagi, maka
sistimnja itu akan rubuh dengan sendirinja seperti suatu rumah dari kartu.
Tidak ada seorang juga dari team kerdjasama jang diadakanja itu jang mempunjai
caliber dan kewibawaan untuk meneruskannja. Tidak ada pula bajangan dalam
masjarakat, bahwa sistim itu disukai orang.
KONSEPSI SOEKARNO
Kalau kita perhatikan golongan-golongan dalam Dewan
Perwakilan Rakjat gotong-rojong itu, jang akan mendukung sistim Soekarno,
disitu tidak ada homogenita. Malahan mereka itu terdiri dari berbagai aliran
jang bertentangan satu sama lain, jang batas-membatasi dan hambat-menghambat.
Mereka dapat kerdjasama dengan musjawarah, karena ada soekarno jang menentukan
dan mereka meng-ia-kan.
Dalam keadaan jang sematjam itu, tenaga-tenaga demokrasi
dalam masjarakat terpaksa menunggu dengan sabar, apa jang akan dilahirkan oleh
konsepsi Soekarno itu. Selama politiknja didukung oleh aliran-aliran jang
terbesar djumlahnja dan golongan jang berkuasa, semuanja dengan semangat
totaliter, aliran demokrasi tidak dapat berbuat apa-apa. Semangat totaliter
sedang kuat berhubung dengan pemberontakan pada daerah.
Bagi saja jang lama bertengkar denga Soekarno tentang bentuk
dan susunan pemerintahan jang efisien, ada baiknja diberikan fair chance dalam
waktu jang lajak kepada Presiden Soekarno untuk mengalami sendiri, apakah
sistimnja itu akan mendjadi suatu sukses atau suatu kegagalan. Sikap ini saja
ambil sedjak perundingan kami jang tidak berhasil kira-kira dua tahun jang
lalu. Ada ukuran jang objektif jang akan menentukan dalam hal ini. Tertjapailah
atau tidak kemakmuran rakjat dengan itu, kemakmuran rakjat jang Soekarno
sendiri djuga mentjiptakannja dengan sepenuh-penuhnja fantasinja? Sanggupkah ia
menahan kemerosotan taraf hidup rakjat dalam tempoh jang singkat? Dapatkah ia
menjetop inflasi jang terus-menerus dalam waktu jang tidak terlalu lama,
inflasi jang membuat orang putus harapan?
Itulah ukuran jang objektif jang tepat terhadap konsepsinja
itu!
Bahwa Soekarno seorang patriot jang tjinta pada tanah airnja
dan ingin melihat Indonesia jang adil dan makmur selekas-lekasnja, itu tidak
dapat disangkal. Dan itulah barangkali motif jang terutama baginja untuk
melakukan tindakan jang luar biasa itu, dengan tanggung djawab sepenuhnja pada
dirinja. Tjuma, berhubung dengan tabiatnja dan pembawaannja, dalam segala
tjiptaannja ia memandang garis besarnja sadja. Hal-hal jang mengenai detail,
jang mungkin menjangkut dan menentukan dalam pelaksanaannja, tidak
dihiraukannja. Sebab itu ia sering mentjapai jang sebaliknja dari jang
ditudjunja.
Dalam suatu kritik terhadap konsepsinja kira-kira tiga tahun
jang lalu saja bandingkan dia dengan Mephistopheles dalam hikajat Goethe’s
faust. Apabila Mephistopheles berkata, bahwa dia adalah ,,ein Teil jener
Kräfte, die stets das Böse will und stets das Gute schafft” ~satu bagian dari
suatu tenaga jang selalu jang mengkehendaki jang buruk dan selalu menghasilkan
jang baik~, Soekarno adalah kebalikan dari gambaran itu. Tudjuannja selalu
baik, tetapi langkah-langkah jang diambilnja kerapkali mendjauhkan dia dari
tudjuannja itu. Dan sistim diktatur jang diadakannja sekarang atas nama
demokrasi terpimpin akan membawa ia kepada keadaan jang bertentangan dengan
tjita-tjitanja selama ini.
Tadi saja katakana, bahwa demokrasi tidak akan lenjap dari
Indonesia. Mungkin ia tersingkir sementara, seperti kelihatan sekarang ini,
tetapi ia akan kembali dengan tegapnja. Memang tak mudah membangun suatu
demokrasi di Indonesia jang lantjar djalannja. Tetapi bahwa ia akan muntjul
kembali, itu tidak dapat dibantah.
Ada dua hal jang memberikan kejakinan itu kepada saja.
Pertama, tjita-tjita demokrasi jang hidup dalam pergerakan hidup kebangsaan
dimasa pendjadjahan Indonesia dahulu, jang memberikan semangat kepada
perdjuangan kemerdekaan. Kedua, pergaulan hidup Indonesia jang asli jang
berdasarkan demokrasi, jang sampai sekarang masih terdapat didalam desa
Indonesia.
Sudah biasa dalam sedjarah, bahwa tjita-tjita jang murni dan
indah tentang pergaulan hidup manusia dan bangsa lahir dalam masa penderitaan.
Rakjat Indonesia menderita, berabad-abad lamanja, dibawah pendjadjahan Belanda.
Kesengsaraan hidup, penghinaan bangsa oleh berbagai peraturan diskriminasi,
pemerasan nasional dibawah suatu kekuasaan autokrasi colonial, sifat
pemerintahan djadjahan sebagai suatu negara-polisi jang menindas segala
tjita-tjita kemerdekaan, ~semuanja itu menghidupkan dalam pangkuan pergerakan
kebangsaan tjita-tjita tentang persatuan Indonesia, peri-kemanusiaan, demokrasi
dan keadilan sosial. Semuanja itu tergaris sedalam-dalamnja dalam djiwa rakyat
Indonesia, sekalipun mereka hanja sanggup menjatakannja setjara pasif. Tetapi
didalam kalbu orang pergerakan tjita-tjita itu hidup sebagai keinsjafan hukum,
jang harus memberi tjorak kepada Indonesia Merdeka.
Sedjak masa pendjadjahan ditjiptakan, bahwa Indonesia
Merdeka dimasa datang mestilah NEGARA NASIONAL, bersatu dan tidak
terpisah-pisah. Ia bebas dari pendjadjahan asing dalam rupa apapun djuga,
politik maupun ideologi. Dasar-dasar peri-kemanusiaan harus terlaksana dalam
segala segi penghidupan, dalam perhubungan antara orang dengan orang, antara
madjikan dan buruh, antara bangsa dan bangsa. Lahir dalam perdjuangan menentang
pendjadjahan, tjita-tjita peri-kemanusiaan tidak sadja bersifat anti-kolonial
dan anti-imperialis, tetapi djuga menudju kebebasan manusia dari segala
tindasan. Pergaulan hidup harus diliputi oleh suasana kekeluargaan dan
persaudaraan. Literatur sosialis jang banjak dibatja dan pergerakan kaum buruh
Barat jang dilihat dari djauh dan dari dekat, memperkuat tjita-tjita itu
mendjadi kejakinan.
DEMOKRASI INDONESIA
Pengalaman dengan pemerintahan autokrasi kolonial dalam
bentuk negara-polisi menghidupkan dalam kalbu pemimpin dan rakjat Indonesia
tjita-tjita negara hukum jang demokratis. Negara itu haruslah berbentuk
Republik berdasarkan Kedaulatan Rakjat. Tetapi Kedaulatan Rakjat jang
dipahamkan dan dipropagandakan dalam kalangan pergerakan nasional berlainan
dengan konsep Rousseau jang bersifat individualisme. Kedaulatan Rakjat tjiptaan
Indonesia harus berakar dalam pergaulan hidup sendiri jang bertjorak
kolektivisme. Demokrasi Indonesia harus pula perkembangan dari pada demokrasi
Indonesia jang asli. Semangat kebangsaan jang tumbuh sebagai reaksi terhadap
imperialisme dan kapitalisme Barat,
memperkuat pula keinginan untuk mentjari sendi-sendi bagi negara nasional jang
akan dibangun kedalam masjarakat sendiri. Demokrasi Barat à priori ditolak.
Dalam mempeladjari Revolusi Perantjis 1789 jang terkenal sebagai
sumber demokrasi Barat, ternjata bahwa trilogy ,,kemerdekaan, persamaan dan
persaudaraan” 3 jang mendjadi sembojannja, tidak terjadi dalam praktik. Itu
tidak mengherankan, karena Revolusi Perantjis meletus sebagai revolusi
individuil untuk kemerdekaan orang-seorang dari ikatan feodalisme. Kemerdekaan
individu diutamakan. Dalam merealisasinja orang lupa akan rangkaiannja dengan
persamaan dan persaudaraan.
Selagi Revolusi Perantjis tudjuannja hendak melaksanakan
tjita-tjita sama rata sama rasa –sebab itu disebelah kemerdekaan individu
dikemukakan persamaan dan persaudaraan-, demokrasi jang dipraktikkan hanja
membawa persamaan politik. Itupun terdjadi berangsur-angsur. Dalam politik hak
seorang sama dengan jang lain; kaja dan miskin, laki-laki dan perempuan sama-sama mempunjai hak untuk
memilih dan dipilih mendjadi anggota Dewan Perwakilan Rakjat. Tetapi lebih dari
itu tidak ada persamaan. Dalam perekonomian tetap berlaku dasar tidak sama.
Malahan dengan berkobarnja semangat individualisme, jang dihidupkan oleh
Revolusi Perantjis, kapitalisme subur tumbuhnja. Pertentangan kelas bertambah
hebat. Dimana ada pertentangan jang hebat antara berbagai kepentingan, dimana
ada golongan jang menindas dan ditindas, disitu sukar didapat persaudaraan.
Njatalah sekarang bahwa demokrasi jang sematjam itu tidak
sesuai dengan tjita-tjita perdjuangan Indonesia jang mentjiptakan terlaksananja
dasar-dasar peri-kemanusian dan keadilan sosial. Demokrasi politik sadja tidak
dapat melaksanakan persamaan dan persaudaraan. disebelah demokrasi politik
harus pula berlaku demokrasi ekonomi. Kalau tidak, manusia belum merdeka,
persamaan dan persaudaraan belum ada. Sebab itu tjita-tjita demokrasi Indonesia
ialah demokrasi sosial, meliputi seluruh lingkungan hidup jang menentukan nasib
manusia. Tjita-tjita keadilan jang terbajang dimuka, dijadjikan program untuk
dilaksanakan didalam praktik hidup nasional dikemudian hari.
Djika ditilik benar-benar, ada tiga sumber jang menghidupkan
tjita-tjita demokrasi sosial itu dalam kalbu pemimpin-pemimpin dimasa itu.
Pertama, paham sosialis Barat, jang menarik perhatian mereka karena dasar-dasar
peri-kemanusiaan jang dibelanja menjadjadi tudjuannja. Kedua, adjaran Islam,
jang menuntut kebenaran dan keadilan Ilahi dalam masjarakat serta persaudaraan
antara manusia sebagai machluk Tuhan, sesuai dengan sifat Allah jang Pengasih
dan Penjajang. Ketiga, pengetahuan bahwa masjarakat Indonesia berdasarkan
kolektivisme. Paduan semuanja itu hanja memperkuat kejakinan, bahwa bangun
demokrasi jang akan mendjadi dasar pemerintah Indonesia dikemudian hari
haruslah suatu perkembangan dari pada demokrasi asli, jang berlaku didalam desa
Indonesia.
Negara Indonesia adalah negara feudal, jang dikuasai oleh
radja autocrat. Sungguhpun begitu didalam desa-desa sistim demokrasi terus
berlaku, tumbuh dan hidup sebagai adat-istiadat. Bukti ini menanam kejakinan,
bahwa demokrasi Indonesia jang asli kuat bertaha, liat hidupnja. Seperti kata
pepatah minangkabau ,,indak lakang dek paneh, indak lapuak dek udjan”.
Demokrasi itu di-idealisir dalam pergerakan kebangsaan
dahulu. Dan orang tjoba membuat konsepsi demokrasi Indonesia jang modern,
berdasarkan demokrasi jang asli itu.
Analisa sosial menundjukkan, bahwa demokrasi asli Indonesia
kuat bertahan dibawah feodalisme, karena tanah sebagai faktor produksi jang
terpenting adalah milik bersama kepunjaan masyarakat desa. Bukan kepunjaan
Radja. Dan sejarah sosial dibenua Barat memperlihatkan, bahwa pada zaman
feodalisme milik tanah adalah dasar kemerdekaan dan kekuasaan. Siapa jang
hilang haknja atas tanah, hilang kemerdekaannja. Ia terpaksa menggantungkan
hidupnja kepada orang lain; ia mendjadi budak dipekarangan tuan tanah.
Oleh karena dalam Indonesia dahulu kala milik tanah adalah
pada masjarakat desa, maka demokrasi desa boleh ditindas hidupnja oleh kekuasaan
feodal jang meliputinja dari atas, tetapi tidak dapat dilenjapkan. Berdasarkan
milik bersama atas tanah, tiap-tiap orang-seorang dalam mempergunakan tenaga
ekonominja merasa perlu akan persetudjuan kaumnnja. Kelandjutan dari pada itu
didapati pula, bahwa segala usaha jang berat, jang tidak tekerdjakan oleh
tenaga orang-seorang, dikerdjakan bersama setjara gotong-royong. Bukan sadja
hal-hal jang menurut sistim juridis Barat termasuk kedalam golongan hukum
publik dikerdjakan begitu, tetapi djuga jang mengenai hal-hal privé, seperti
mendirikan rumah, mengerdjakan sawah, mengantar majat kekubur dan lain-lain.
Adat hidup sematjam itu membawa kebiasaan bermusjawarah.
Segala hal jang mengenai kepentingan umum dipersoalkan bersama-sama dan
keputusan diambil dengan kata sepakat. Seperti disebut dalam pepatah
minangkabau : ,,bulek aie dek pambuluah, bulek kato dek mufakat”. Kebiasaan
mengambil keputusan dengan musjawarah dan mufakat menimbulkan institute rapat
pada tingkat jang tertentu, dibawah pimpinan kepala desa. Segala orang dewasa
diantara anggota-anggota asli desa berhak hadir dalam rapat itu.
Ada dua anasir lagi dari pada demokrasi desa jang asli di
Indonesia. Jaitu hak untuk mengadakan protes bersama terhadap
peraturan-peraturan radja jang dirasakan tidak adil, dan hak rakjat untuk
menyingkir dari aderah kekuasaan radja, apabila ia merasa tidak senang lagi hidup disana. Benar atau tidak,
jang kemudian ini sering dianggap orang sebagai hak orang-seorang untuk
menentukan nasib sendiri. Hak mengadakan protes bersama itu biasa dilakukan
sampai pada masa jang achir ini. Apabila rakjat merasakeberatan sekali atas
peraturan jang diadakan oleh pembesar daerah,
maka kelihatan rakjat datang sekali banjak kealun-alun dimuka rumahnja
dan duduk disitu beberapa lama dengan tiada melakukan apa-apa. Ini merupakan
suatu demonstrasi setjara damai. Tidak sering rakjat Indonesia dahulu, jang
bersifat penurut, berbuat begitu. Akan tetapi, apabila ia sampai berbuat
begitu, maka ia akan mendjadi pertimbangan bagi penguasa, apakah ia akan
mentjabut atau mengubah perintahnja.
Kelima anasir demokrasi asli itu : rapat, mufakat,
gotong-rojong, hak mengadakan protes bersama dan hak menjingkir dari kekuasaan
radja, dipudja dalam lingkungan pergerakan nasional sebagai pokok jang kuat
bagi demokrasi sosial, jang akan didjadikan dasar pemerintah Indonesia Merdeka
dimasa datang. Tidak semua dari jang tampak bagus pada demokrasi desa dapat
dipakai pada tingkat jang lebih tinggi dan modern. Tetapi sebagai dasar ia
dipandang terpakai. betapapun djuga, orang tak mau melepaskan tjita-tjita
demokrasi sosial, jang banjak sedikitnja bersendi kepada organisasi sosial
didalam masjarakat asli sendiri.
Dalam segi politik dilaksanakan sistim perwakilan rakjat
dengan musjawarah, berdasarkan kepentingan umum. Demokrasi desa jang begitu
kuat hidupnja adalah pula dasar bagi pemerintahan autonomi jang luas
didaerah-daerah sebagai tjermin dari pada ,,pemerintahan dari jang diperintah”.
Dalam segi ekonomi, semangat gotong-rojong jang merupakan
kopersai sosial adalah dasar jang sebaik-baiknja untuk membangun kooperasi
ekonomi sebagai dasar perekonomian rakjat. Kejakinan tertanam, bahwa hanja
dengan kooperasi dapat dibangun kemakmuran rakjat.
Dalam segi sosial diadakan djaminan untuk perkembangan
kepribadian manusia. Manusia bahagia, sedjahtera dan susila mendjadi tudjuan
negara.
FILSAFAT NEGARA KITA
Demikianlah tumbuh berangsur-angsur dalam pangkuan
pergerakan kebangsaan dan kemerdekaan dahulu tjita-tjita demokrasi sosial jang
mendjadi dasar bagi pembentukan Negara Republik Indonesia jang merdeka,
bersatu, adil dan makmur.
Tjita-tjita itu dituangkan didalam Pembukaan Undang-Undang
Dasar 1945. Sungguhpun tjukup diketahui isinja, ada baiknja dimuat djuga disini
isinja jang lengkap menjegarkan ingatan kembali.
,,bahwa sesungguhnja kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa
dan oleh sebab itu maka pendjadjahan diatas dunia harus dihapuskan, karena
tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan.
Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah
sampailah kepada saat jang berbahagia dan selamat sentausa mengantarkan rakjat
Indonesia kedepan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia jang merdeka,
bersatu, berdaulat, adil dan makmur.
Atas berkat rahmat Allah jang Maha-kuasa dan dengan
didorongkan oleh keinginan luhur, supaja berkehidupan kebangsaan jang bebas,
maka rakyat Indonesia menjatakan dengan ini kemerdekaannja.
Kemudian dari pada itu, untuk membentuk suatu Pemerintah
negara Indonesia jang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah
darah Indonesia dan untuk memadjukan kesejahteraan umum, mentjerdaskan
kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia jang berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan
kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang dasar negara Indonesia, jang
terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia jang berkedaulatan
rakjat dengan berdasar keapada : “Ketuhanan Jang Maha-Esa, Kemanusiaan jang
adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakjatan jang dipimpin oleh hikmat
kebidjaksanaan dalam pemusjawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu
keadilan sosial bagi seluruh rakjat Indonesia”.
Siapa jang membatja Pembukaan itu dengan teliti, ia dapat menangkap tiga buah pernjataan jang
penting didalamnja.
Pertama, pernjataan dasar politik dan tjita-tjita bangsa
Indonesia. Kemerdekaan diakui sebagai hak tiap-tiap bangsa, pendjadjahan harus
lenjap diatas dunia karena bertentangan dengan peri-kemanusiaan dan
peri-keadilan. Pernjataan ini, jang lahi dari penderitaan sendiri, tidak sadja
menentukan politik kedalam tetapi mempengaruhi djuga politik luar negeri
Republik Indonesia jang terkenal sebagai politik bebas dan aktif.
Kedua, pernjataan tentang berhasilnja tuntutan politik
bangsa Indonesia, dengan karunia Allah. ,,dengan kurnia Allah” ~ ini didalam
artinja. Disitu terletak pengakuan, bahwa Indonesia tidak akan merdeka, djika
kemerdekaan itu tidak diberkati Tuhan. Tuhan memberkati kemerdekaan Indonesia,
karena rakjat Indonesia memperdjuangkannja sungguh-sungguh dengan kuban jang
tidak sedikit. Tjita-tjita jang mendjadi pedoman bukan hanja kemerdekaan
bangsa, tetapi suatu Indonesia jang merdeka,bersatu, berdaulat, adil dan
makmur. Pelaksanaan ini mendjadi kewadjiban moril!
Ketiga, pernjataan tentang Pantjasila sebagai filsafat atau
ideologi negara, iaitu Ketuhanan Jang Maha-Esa, Peri-kemanusiaan, Persatuan
Indonesia, kerakjatan dan keadilan sosial. Dasar jang tinggi-tinggi ini
dirasakan perlu sebagai bimbingan untuk melaksanakan kewadjiban moril jang
berat itu.
Pengakuan dimuka Tuhan akan berpegang pada pantjasila itu
tidak mudah diabaikan. Dan disitu pulalah terletak djaminan, bahwa demokrasi
tidak akan lenjap di Indonesia. Ia dapat ditekan sementara dengan berbagai
rupa. Akan tetapi lenjap dia tidak. Lenjap demokrasi itu berarti lenjap
Indonesia Merdeka.
Djika diperhatikan benar-benar, Pantjasila itu terdiri atas
dua fondamen. Pertama, fondamen moral, jaitu Ketuhanan Jang Maha-Esa. Kedua,
fondamen politik jaitu peri-kemanusiaan, persatuan Indonesia, demokrasi dan
keadilan sosial.
Dengan meletakkan dasar moral diatas diharapkan oleh mereka
jang memperbuat Pedoman Negara ini, supaja negara dan pemerintahnja memperoleh
dasar jang kokoh, jang memerintahkan kebenaran, keadilan, kebaikan, kedjudjuran
serta persaudaraan keluar dan kedalam. Dengan politik pemerintahan jang
berdasarkan kepada moral jang tinggi diharapkan tertjapainja ~seperti jang
tertulis dalm Pembukaan itu~ “suatu keadilan sosial bagi seluruh rakjat
Indonesia”. Dasar Ketuhanan Jang Maha-Esa djadi dasar jang memimpin tjita-tjita
kenegaraan Indonesia untuk menjelenggarakan segala jang baik bagi rakjat dan
masjarakat, sedangkan dasar peri-kemanusiaan adalah kelandjutan dengan
perbuatan dari pada dasar jang memimpin tadi dalam praktik hidup. Dasar
persatuan Indonesia menegaskan sifat negara Indonesia sebagai negara nasional
jang satu dan tidak terbagi-bagi, berdasarkan ideologi sendiri. Dasar
kerakjatan mentjiptakan pemerintahan jang adil jang mentjerminkan kemauan
rakjat, jang dilakukan dengan rasa tanggung djawab, agar terlaksana keadilan
sosial. Dasar keadilan sosial ini adalah pedoman dan tudjuan keduan-duanja.
Dengan dasar-dasar ini sebagai pimpinan dan pegangan. Pemerintahan
negara pada hakekatnja tidak boleh menjimpang dari djalan jang lurus untuk
mentjapai kebahagiaan rakjat dan keselamatan masjarakat, perdamaian dunia serta
persaudaraan bangsa-bangsa. Dengan bimbingan dasar-dasar jang tinggi dan murni
itu akan dilaksanakan tugas jang tidak dapat dikatakan ringan! Manakala kesasar
sewaktu-waktu dalam perdjalanan, karena kealpaan atau digoda hawa-nafsu, ada
terasa senantiasa desakan ghaib jang membimbing kembali kedjalan jang benar.
Demikianlah harapan kaum idealis jang merumuskan filsafat
negara dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia dalam saat jang bersejarah,
jang menentukan nasib bangsa. Satu tjiptaan, mungkin terlalu tinggi bagi
manusia biasa melaksanakannja, tetapi sebagai pegangan untuk menempuh djalan jang
baik sangat diperlukan. Dasar-dasar itu menuntut kepada manusia Indonesia,
kepada pemimpin-pemimpin politik dan kepada orang-orang negara untuk melatih
diri, supaja sanggup berbuat baik dan djujur, sesuai dengan djandji jang
diperbuat dimuka Tuhan.
DEMOKRASI HILANG SEMENTARA
Diatas dasar Pantjasila itu sebagai ideologi negara
direntjanakan undang-undang dasar jang mendjadi sendi politik negara dan
politik pemerintah jang dapat dibanding setiap waktu oleh Dewan Perwakilan
Rakjat jang dipilih oleh rakjat menurut hak pilih jang bersifat umum dan
berkesamaan.
Dalam Undang-Undang Dasar 1945 tertulis, bahwa kedaulatan
adalah ditangan rakjat, dan dilakukan sepenuhnja oleh Madjelis Permusjawaratan
Rakjat. Madjelis Permusjawaratan Rakjat ini menetapkan undang-undang dasar dan
garis-garis besar dari pada haluan negara. Ia memilih Presiden dan Wakil
Presiden, Ia bersidang sedikit-dikitnja sekali lima tahun. Dalam peraturan ini
tersimpul maksud, bahwa pemerintah Indonesia berdasar kepada rentjana berkala,
i.c. lima tahun. Peraturan tentang Madjelis Permusjawaratan, jang mempunjai
kekuasaan tertinggi, menegaskan sekali lagi bahwa Republik Indonesia
berdasarkan demokrasi.
Madjelis Permusjawaratan Rakjat terdiri atas tiga golongan
utusan rakjat. Pertama, Dewan Perwakilan Rakjat sebagai utusan politik; kedua,
utusan-utusan daerah, jang maksudnja mendjaga perimbangan antara kepentingan
negara seluruhnja dan kepentingan-kepentingan bagiannja; ketiga, utusan-utusan
golongan masjarakat, untuk mendjaga supaja berbagai kepentingan ekonomi,
sosial, kultur, agama, ilmu, d.l.l. dalam masjarakat dan negara terpelihara
sebaik-baiknja. Semangat demokrasi Indonesia ialah demokrasi sosial dan
kolektif. Sebab itu mesti ada harmoni dalam pemeliharaan dan politik
pemerintah, jang dapat dibanding setiap waktu oleh Dewan Perwakilan Rakjat jang
dipilih oleh rakjat menurut hak pilih jang bersifat umum dan berkesamaan.
Tidak dapat disangkal, bahwa pemimpin-pemimpin partai
politik kita dalam masa 10 tahun jang achir ini gagal dalam melaksanakan tugasnja.
Mereka lebih banjak mengabaikan dasar-dasar Pantjasila dari pada menaatinja.
Dan akibatnja ialah bahwa Indonesia makin djauh terpisah dari tjita-tjitanja.
Sedjarah Indonesia sedjak 10 tahun jang achir ini seolah-olah mentjerminkan apa
jang dilukiskan oleh Schiller:
,,Eine grosse Epoche hat das Jahrhundert geboren
,,Aber der grosse Moment findet ein kleines Gerschlect”.
Artinja:
,,Suat masa besar dilahirkan abad,
Tetapi masa besar itu menemui manusia ketjil”.
Tetapi sedjarah memberi peladjaran djuga pada manusia. Suatu
barang jang bernilai seperti demokrasi baru dihargai, apabila hilang sementara
waktu. Asal bangsa kita mau beladjar dari kesalahannja dan berpegang kembali
kepada ideologi negara dengan djiwa jang murni, insja Allah, demokrasi jang
tertidur sementara akan terbangun kembali.
LIGA DEMOKRASI
Dalam pada itu sudah berdiri sudah berdiri suatu gerakan
baru, bernama Liga Demokrasi, sebagai tantangan kepada Dewan Perwakilan Rakjat
gotong-rojong oleh Presiden Soekarno. Melihat perkembangan dalam waktu jang
singkat iniia bakal mendapat dukungan dari rakjat jang berdjiwa demokrasi dan
dari lapisan masjarakat jang tjemas melihat kedudukan P.K.I. jang diuntungkan.
Liga Demokrasi dibangunkan oleh orang-orang partai, jang
partainja diikut-sertakan oleh Presiden Soekarno dalam Dewan Perwakilan Rakjat
gotong-rojong dan jang tidak. Titik pertemuan mereka ialah membela demokrasi.
Djika ditilik benar-benar, persatuan hati itu baru terdapat dalam menolak
pembentukan Dewan Perwakilan Rakjat gotong-rojong jang tidak demokratis.
Djadinja dalam pendirian negatif!
Soal jang penting jaitu sanggupkah Liga Demokrasi
menggariskan pendirian bersama untuk membangun suatu demokrasi jang sehat, jang
dapat ditempatkan dalam sistim Pantjasila? Demokrasi dalm sistim Pantjasila
bukanlah demokrasi-demokrasian atau ,,demokrasi” sebagai topeng belaka. Ia
adalah demokrasi jang harus diberkati oleh Tuhan Jang Maha-Esa, sila pertama
jang memimpin seluruh tjita-tjita kenegaraan kita, seperti diuraikan tadi.
Demokrasi kita harus didjalankan dengan perbuatan jang berdasarkan kebenaran,
keadilan, kedjudjuran, kebaikan, persaudaraan dan peri-kemanusiaan. Sjarat
utama untuk melaksanakan ini ~ jang djuga berlaku bagi segala demokrasi ~ ialah
adanja keinsafan tentang tanggung djawab dan toleransi dan persediaan hati
melaksanakan prinsip ,,the right man in the right place” ~ orang jang tepat
pada tempat jang tepat.
Dalam hal jang pokok-pokok ini untuk melaksanakan demokrasi
jang sehat jang kita tjiptakan praktik politik dan kenegaraan, Liga Demokrasi
harus mentjapai garis persamaan jang terang dan tegas. Djika tidak, persatuan
dalam pendirian jang negatif tidak akan membuahkan suatu haluan jang positif,
seperti diperlihatkan oleh sedjarah kita jang lampau. Berdasarkan garis
persamaan jang positif itu dapt disusun suatu program pembangunan negara dan
masjarakat, jang dasarnja putusan setjara mufakat dan pelaksanaannja dipilih
menurut prinsip ,,the right man in the right place”. Ini menghendaki antara
golongan jang bersatu dalam Liga Demokrasi pertjaja-mempertjajai dan rasa
toleransi jang sebesar-besarnja. Djuga suatu Liga Demokrasi memerlukan
idealisme jang umurnja lebih pandjang dari usia manusia.
Apabila Liga Demokrasi dapat meletakkan fondamen dan
sendi-sendi pokok ini dalam membangun kembali demokrasi Indonesia jang dalam
krisis, besar harapan ia dapat mendjadi pelopor dalam merintis djalan kembali
ke demokrasi Indonesia jang sehat.
PT. PUSTAKA ANTARA
DJAKARTA

Tidak ada komentar:
Posting Komentar